ISO 9001:2026 Resmi Terbit: Apa yang Berubah dan Kapan Batas Transisinya?
ISO 9001:2026 terbit 16 September 2026 dan menggantikan ISO 9001:2015. Pahami perubahan utamanya, batas transisi hingga 2029, dan langkah persiapan perusahaan.
3 menit bacaDiperbarui 9 November 2026
Jawaban singkat
Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2026 yang mengubah PP No. 42 Tahun 2024. Bagi usaha mikro dan kecil (UMK), kewajiban untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang semula jatuh pada Oktober 2026 kini diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Usaha menengah dan besar untuk makanan dan minuman tetap wajib bersertifikat halal sejak Oktober 2024.
Fakta kunci
- Dasar hukum: PP No. 40 Tahun 2026 tentang perubahan atas PP No. 42 Tahun 2024.
- UMK (makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan): masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
- Produk makanan dan minuman dari luar negeri: kewajiban berlaku mulai 18 Oktober 2028.
- Usaha menengah dan besar untuk makanan dan minuman: tetap wajib sejak 17 Oktober 2024.
- Pemerintah juga mencabut Peraturan BPJPH No. 4 Tahun 2026 tentang pemastian produk halal luar negeri.
Apa yang berubah dalam PP 40/2026?
| Kelompok produk | Jadwal lama | Jadwal baru |
|---|---|---|
| Makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan oleh UMK | 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2028 |
| Jasa terkait makanan, minuman, hasil sembelihan (selain penyembelihan) | Oktober 2026 | Berlaku 18 Oktober 2028 |
| Obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, sebagian barang gunaan | Oktober 2026 | 17 Oktober 2028 |
| Makanan dan minuman dari luar negeri | Paling lambat 17 Oktober 2026 | Berlaku 18 Oktober 2028 |
| Makanan dan minuman oleh usaha menengah dan besar | 17 Oktober 2024 | Tetap, sudah wajib |
| Obat bebas dan obat bebas terbatas | 17 Oktober 2029 | Tetap |
| Obat keras (selain psikotropika) | 17 Oktober 2034 | Tetap |
Rincian kategori barang gunaan dan alat kesehatan memiliki pembagian tersendiri. Periksa salinan resmi PP 40/2026 atau situs BPJPH untuk produk Anda.
Mengapa kewajiban halal ditunda?
Pemerintah menyebut perpanjangan diambil dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional dan masukan dari dunia usaha. Kementerian UMKM menyatakan penundaan bertujuan menjaga keberlangsungan usaha kecil. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia menyatakan keberatan karena menilai penundaan memperlambat penguatan ekonomi syariah.
Apakah UMK sebaiknya menunggu sampai 2028?
Tidak disarankan. Ada beberapa alasan untuk tetap mengurus sertifikat halal lebih awal:
- Pembeli, ritel modern, dan mitra distribusi sering mensyaratkan sertifikat halal tanpa menunggu tenggat pemerintah.
- Proses pendaftaran, pendampingan, dan pemeriksaan membutuhkan waktu, terutama menjelang tenggat ketika antrean meningkat.
- Program sertifikasi halal gratis (self declare) memiliki kuota terbatas.
- Sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang ekspor ke pasar muslim.
Bagaimana mengurus sertifikat halal?
- Pastikan usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Daftar melalui sistem SIHALAL BPJPH (ptsp.halal.go.id).
- Pilih jalur: reguler melalui Lembaga Pemeriksa Halal, atau self declare bagi UMK yang memenuhi syarat dengan pendamping proses produk halal.
- Siapkan daftar bahan, proses produksi, dan sistem jaminan produk halal.
- Ikuti pemeriksaan, sidang fatwa, lalu terbitnya sertifikat oleh BPJPH.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan UMK wajib bersertifikat halal?
Setelah PP 40/2026, masa penahapan untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan UMK berakhir 17 Oktober 2028.
Apakah usaha menengah dan besar juga ditunda?
Untuk makanan dan minuman, tidak. Kewajibannya sudah berlaku sejak 17 Oktober 2024.
Apakah semua produk ditunda ke 2028?
Tidak. Obat bebas tetap 2029 dan obat keras tetap 2034.
Apakah lebih baik mengurus sertifikat halal sekarang?
Ya, karena pasar dan mitra sering mensyaratkannya lebih awal dan prosesnya memerlukan waktu.
Sumber
- CNBC Indonesia: wajib sertifikat halal mundur ke 2028
- Liputan6: kewajiban sertifikasi halal diundur Oktober 2028
- Periskop: rincian aturan terbaru wajib halal 2028
- MINA News: MUI sesalkan penundaan wajib halal
Artikel ini berisi informasi umum untuk membantu Anda memahami topiknya, bukan nasihat hukum. Peraturan dan edisi standar dapat berubah, jadi pastikan ketentuan terbaru ke lembaga yang berwenang atau konsultasikan kebutuhan Anda dengan kami.