Kamus Istilah Standar & Perizinan
Penjelasan ringkas istilah ISO, audit sertifikasi, keamanan pangan, halal, regulasi produk, dan perizinan usaha di Indonesia.
Kategori
Indeks A-Z
Daftar istilah
67 istilah
Akreditasi
Pengakuan formal bahwa lembaga sertifikasi, laboratorium, atau lembaga inspeksi kompeten dan imparsial.
Baca penjelasanAspek Lingkungan
Environmental aspect
Bagian dari kegiatan, produk, atau jasa organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
Baca penjelasanAudit Internal
Audit yang dilakukan organisasi sendiri secara terencana untuk memastikan sistem berjalan sesuai standar.
Baca penjelasanAudit Sertifikasi (Tahap 1 dan Tahap 2)
Stage 1, Stage 2
Audit oleh lembaga sertifikasi yang dilakukan dua tahap sebelum sertifikat diterbitkan.
Baca penjelasanAudit Surveilans
Surveillance audit
Audit pemeliharaan oleh lembaga sertifikasi, umumnya sekali setahun selama masa berlaku sertifikat.
Baca penjelasanBPJPH
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, lembaga pemerintah yang menerbitkan sertifikat halal di Indonesia.
Baca penjelasanBRCGS Food Safety
BRC
Standar keamanan pangan global yang diakui GFSI dan banyak disyaratkan peritel, terutama di Inggris dan Eropa.
Baca penjelasanBRCGS Food Safety
BRC
Standar keamanan pangan global yang diakui GFSI dan banyak disyaratkan peritel, terutama di Inggris dan Eropa.
Baca penjelasanCCP (Critical Control Point)
Titik kendali kritis
Titik dalam proses di mana pengendalian wajib dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya pangan.
Baca penjelasanCIA Triad
Kerahasiaan, integritas, ketersediaan
Tiga prinsip dasar keamanan informasi: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
Baca penjelasanCIA Triad
Kerahasiaan, integritas, ketersediaan
Tiga prinsip dasar keamanan informasi: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
Baca penjelasanFDA Food Facility Registration
FFR, registrasi FDA
Registrasi wajib di FDA bagi fasilitas yang memproduksi, mengolah, mengemas, atau menyimpan pangan untuk pasar Amerika Serikat.
Baca penjelasanFSMA
Food Safety Modernization Act
Food Safety Modernization Act: undang-undang AS yang menekankan pencegahan dalam keamanan pangan.
Baca penjelasanFSSC 22000
Skema sertifikasi keamanan pangan berbasis ISO 22000 yang diakui GFSI.
Baca penjelasanGap Analysis
Analisis kesenjangan
Penilaian awal untuk membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan persyaratan standar.
Baca penjelasanGFSI
Global Food Safety Initiative
Inisiatif global yang menilai dan mengakui skema sertifikasi keamanan pangan seperti FSSC 22000 dan BRCGS.
Baca penjelasanGMP / CPPOB
Good Manufacturing Practice
Cara produksi pangan olahan yang baik: praktik higiene dan sanitasi dasar di fasilitas produksi.
Baca penjelasanHACCP
Hazard Analysis and Critical Control Point
Sistem pengendalian keamanan pangan berbasis analisis bahaya dan titik kendali kritis.
Baca penjelasanHarmonized Structure (Annex SL)
Annex SL, High Level Structure
Struktur 10 klausul yang sama untuk standar sistem manajemen ISO, sehingga mudah diintegrasikan.
Baca penjelasanHIRADC
HIRA, identifikasi bahaya
Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan pengendalian K3 untuk setiap aktivitas kerja.
Baca penjelasanIAF (International Accreditation Forum)
International Accreditation Forum
Asosiasi internasional badan akreditasi yang menjaga keberterimaan sertifikat ISO lintas negara.
Baca penjelasanInformasi Terdokumentasi
Documented information
Istilah ISO untuk dokumen dan rekaman yang harus dikendalikan dan disimpan oleh organisasi.
Baca penjelasanInformasi Terdokumentasi
Documented information
Istilah ISO untuk dokumen dan rekaman yang harus dikendalikan dan disimpan oleh organisasi.
Baca penjelasanISO
International Organization for Standardization
Organisasi standardisasi internasional yang menyusun standar seperti ISO 9001 dan ISO 14001. ISO sendiri tidak menerbitkan sertifikat.
Baca penjelasanIzin Edar BPOM
BPOM MD, BPOM ML
Persetujuan BPOM agar pangan olahan, obat, kosmetik, atau suplemen boleh diedarkan di Indonesia.
Baca penjelasanKAN (Komite Akreditasi Nasional)
Komite Akreditasi Nasional
Badan akreditasi nasional Indonesia untuk lembaga sertifikasi, laboratorium, dan lembaga inspeksi.
Baca penjelasanKBLI
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia: kode lima digit yang menentukan bidang usaha dan tingkat risikonya.
Baca penjelasanKetertelusuran (Traceability)
Traceability
Kemampuan melacak produk dari bahan baku hingga distribusi untuk memudahkan penarikan bila ada masalah.
Baca penjelasanKetidaksesuaian (Mayor dan Minor)
Nonconformity, NC, temuan audit
Temuan audit ketika suatu persyaratan tidak terpenuhi; mayor berdampak serius, minor tidak.
Baca penjelasanLembaga Sertifikasi
Certification body, CB
Badan independen yang mengaudit dan menerbitkan sertifikat ISO bagi organisasi.
Baca penjelasanLPH (Lembaga Pemeriksa Halal)
Lembaga Pemeriksa Halal
Lembaga yang melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dalam proses sertifikasi halal.
Baca penjelasanLSPro
Lembaga Sertifikasi Produk
Lembaga Sertifikasi Produk yang berwenang menerbitkan SPPT-SNI.
Baca penjelasanLSPro
Lembaga Sertifikasi Produk
Lembaga Sertifikasi Produk yang berwenang menerbitkan SPPT-SNI.
Baca penjelasanMasa Transisi
Transition period
Periode yang diberikan bagi organisasi bersertifikat untuk pindah ke edisi standar yang baru.
Baca penjelasanNIB (Nomor Induk Berusaha)
Nomor Induk Berusaha
Identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui OSS dan menjadi dasar seluruh perizinan berusaha.
Baca penjelasanOPRP (Operational PRP)
Operational prerequisite programme
Tindakan pengendalian untuk bahaya signifikan yang tidak ditangani sebagai CCP.
Baca penjelasanOSS RBA
Online Single Submission
Sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik yang terintegrasi secara nasional.
Baca penjelasanOSS RBA
Online Single Submission
Sistem perizinan berusaha berbasis risiko secara elektronik yang terintegrasi secara nasional.
Baca penjelasanPDCA (Plan-Do-Check-Act)
Siklus Deming
Siklus perbaikan empat tahap yang menjadi dasar seluruh standar sistem manajemen ISO.
Baca penjelasanPemikiran Berbasis Risiko
Risk-based thinking
Pendekatan untuk mengenali risiko dan peluang sejak perencanaan, bukan menunggu masalah terjadi.
Baca penjelasanPemikiran Berbasis Risiko
Risk-based thinking
Pendekatan untuk mengenali risiko dan peluang sejak perencanaan, bukan menunggu masalah terjadi.
Baca penjelasanPenyelia Halal
Personel pelaku usaha yang bertanggung jawab mengawasi proses produk halal.
Baca penjelasanPersetujuan Lingkungan
AMDAL, UKL-UPL, SPPL
Keputusan kelayakan lingkungan (AMDAL) atau persetujuan UKL-UPL yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha.
Baca penjelasanPihak Berkepentingan
Stakeholder, interested parties
Pihak yang dapat memengaruhi atau terpengaruh oleh organisasi, seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan regulator.
Baca penjelasanPRP (Program Prasyarat)
Prerequisite programme
Kondisi dasar dan kegiatan higiene yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan produksi pangan tetap aman.
Baca penjelasanPRP (Program Prasyarat)
Prerequisite programme
Kondisi dasar dan kegiatan higiene yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan produksi pangan tetap aman.
Baca penjelasanResertifikasi
Recertification
Audit pembaruan menjelang akhir siklus tiga tahun agar sertifikat dapat diperpanjang.
Baca penjelasanRuang Lingkup Sertifikasi
Batas penerapan sistem manajemen yang tercantum di sertifikat: lokasi, produk/jasa, dan proses.
Baca penjelasanSelf Declare Halal
Pernyataan pelaku usaha
Jalur sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha, dengan pendampingan.
Baca penjelasanSelf Declare Halal
Pernyataan pelaku usaha
Jalur sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha, dengan pendampingan.
Baca penjelasanSertifikat Halal
Pengakuan kehalalan produk yang diterbitkan BPJPH. Kewajibannya diterapkan bertahap sesuai jenis produk dan skala usaha.
Baca penjelasanSertifikat Standar
Pernyataan atau bukti pemenuhan standar usaha untuk kegiatan berisiko menengah dalam OSS RBA.
Baca penjelasanSistem Manajemen
Kumpulan kebijakan, proses, dan prosedur yang saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi secara konsisten.
Baca penjelasanSistem Manajemen Terintegrasi
IMS, Integrated Management System
Penggabungan beberapa standar ISO, misalnya 9001, 14001, dan 45001, dalam satu sistem dan satu audit.
Baca penjelasanSJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
Sistem Jaminan Produk Halal
Sistem manajemen yang disusun pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk secara konsisten.
Baca penjelasanSMK3
SMK3 PP 50/2012
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur PP Nomor 50 Tahun 2012.
Baca penjelasanSMKI (ISMS)
ISMS
Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Baca penjelasanSMKI (ISMS)
ISMS
Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Baca penjelasanSNI (Standar Nasional Indonesia)
Standar Nasional Indonesia
Standar yang ditetapkan BSN dan berlaku nasional; sebagian diwajibkan untuk produk tertentu.
Baca penjelasanSOP (Standard Operating Procedure)
Prosedur operasi baku
Prosedur tertulis yang menjelaskan langkah kerja baku agar hasil pekerjaan konsisten.
Baca penjelasanSPP-IRT (PIRT)
PIRT, P-IRT
Sertifikat produksi untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diterbitkan pemerintah kabupaten/kota.
Baca penjelasanSPPT-SNI
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, bukti produk memenuhi SNI dan berhak memakai tanda SNI.
Baca penjelasanStatement of Applicability (SoA)
SoA
Dokumen wajib ISO 27001 yang mencantumkan kontrol Annex A yang diterapkan atau dikecualikan beserta alasannya.
Baca penjelasanTindakan Korektif (CAPA)
Corrective action, CAPA
Tindakan untuk menghilangkan akar penyebab masalah agar tidak terulang.
Baca penjelasanTinjauan Manajemen
Management review
Rapat berkala manajemen puncak untuk menilai kinerja dan kecukupan sistem manajemen.
Baca penjelasanUS Agent
Perwakilan di Amerika Serikat yang wajib ditunjuk oleh fasilitas asing yang terdaftar di FDA.
Baca penjelasanUU PDP
Pelindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Baca penjelasanIstilah belum ditemukan
Coba kata kunci lain, atau tanyakan langsung ke konsultan kami.
Tanya via WhatsAppMasih bingung dengan istilah tertentu?
Konsultan kami siap menjelaskan dan membantu langkah sertifikasi atau perizinan Anda.